Asbun, Bandara Kuala Namu Selesai 2012

Medan-ORBIT: Pernyataan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Sektor Publik PT Angkasa Pura (AP) Darpin Sinaga, yang menyebutkan Bandara Kuala Namu dapat dioperasikan tahun 2012, dicela.

Pasalnya, sudah 12 tahun sejak 1999 hingga 2011 persoalan pelepasan tanah khusunya ganti rugi kepada rakyat belum tuntas.

!--baca selengkapnya-->

Lantas, DPRD Sumatera Utara (Sumut) menganggap, pernyataan Kasatker tersebut hanya Asal Bunyi (Asbun).

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Budiman Nadadap, Kamis (20/1) mengaku, harapan Bandara Kualanamu dapat dioperasikan tahun 2012 hanya mimpi belaka. 

“Mimpi itu, mimpi. Jangan harap bisa selesai. Apalagi, sudah 12 tahun ganti rugi belum tuntas juga, gimana mau selesai itu bandara,” katanya.



Menurut Budiman, sepanjang tidak ada penyelesaian dan itikad baik semua pihak, Bandara Kuala Namu yang sudah menghabiskan biaya Rp2 triliun dan dibangun di atas lahan seluas 1.376 hektar ini tetap bermasalah.
“Kita harus sinergis dan berkordinasi jika ingin bandara kebanggaan Sumut itu dapat dioperasikan sesuai harapan kita bersama,” ujar Budiman.
Ganti Rugi ke Pejabat Cepat
Rasa pesimis pun dilontarkan anggota DPRD Sumut, Efendi Napitupulu, yang menegaskan keheranannya soal ganti rugi tanah. Dengan suara lantang dia mengatakan, kalau ganti rugi dengan pejabat, persoalannya bisa cepat.

 “Tetapi dengan masyarakat, mengapa bisa begitu lama, sampai 12 tahun, itu lama lo,” ujar politisi dari PDI-P ini.

Hal yang sama pun disampaikan Yusuf Siregar, politisi Partai Demokrat yang juga sudah meninjau bandara itu. “Waktu ditanya masyarakat kapan Kuala Namu siap, saya bingung, tak tahu. Siapa yang punya wewenang menyatakan bandara ini siap sampai sekarang saya tidak tahu. Bagaimana bisa seperti ini.
Harusnya kan ada kordinasi,” ujar Siregar langsung di hadapan Kepala Satuan Kerja Sektor Publik PT Angkasa Pura (AP) II Darpin Sinaga di ruang Kasatker di Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Senin lalu.
Gugup
Menerima tanggapan betubi-tubi itu,  Kepala Kasatker AP II Darpin Sinaga terlihat gugup.
“Untuk yang bertanggungjawab soal Kualanamu, ya Wakil Presiden,” katanya. Namun beberapa menit kemudian, dia merevisi lagi bahwa yang bertanggungjawab Kementrian Perhubungan.

Tapi yang jelas, kata dia, sesuai perintah dari pusat (tidak menyebutkan siapa), bandara yang dibangun sejak tahun 1999 ini harus selesai secepatnya dengan mengutamakan asas efisensi.
Darpin menegaskan, dibutuhkan dana sekitar Rp1 triliun lagi untuk merampungkan pengerjaan Kualanamu agar dioperasikan pada akhir Oktober 2012.


Untuk soal ganti rugi tanah, Darpin mengaku proses ganti ruginya memang rumit, “Biar bapak tahu, hampir setiap hari kami didemo masyarakat.Tapi di lain pihak, banyak pihak yang mengklaim tanah mereka, sehingga kami tidak dapat mengambil keputusan,’ ujarnya.

Misalnya di Sidourip, Kecamatan Beringin, yang merupakan tanah eks HGU PTPN 2, kata dia, di sana ada dua kepemilikan.

Pertama milik Kereta Api, dan masyarakat. Lalu ada pula tanah wakaf di kawasan Kayu Besar, Kecamatan Beringin. “Terus terang saat ini belum ada keputusan,” ujarnya.
Copot Darpin
Sementara itu, pengamat lingkungan, Tono meminta Departemen Perhubunga (Dephub) segera mencopot Kasatker APII Darpin Sinaga.

Disebutkan, terlalu banyak masalah yang tidak dapat dituntaskan Sinaga dan jajarannya dalam menyelesaikan Kuala Namu. “Kita mendengar material bangunan untuk bandara sebagian diambil dari galian C ilegal di Deli Serdang, kemudian tembok dan dindingnya tidak diperiksa menggunakan X-ray,” ujarnya.

Darpin sendiri ketika dikonfirmasi membantah melakukan praktik kecurangan itu membantahnya.

“ Siapa bilang tidak siap. Sekarang tinggal 16 persen lagi Bandara Kualanamu. Saya kira ini sudah progress yang menggembirakan,” ujar Darpin.

Dia pun menyebutkan, Bandara Kualanamu harus dikerjakan hati-hati, karena merupakan salah satu bandara yang ada di Indonesia .

Dijelaskan, di Bandara Polonia, parkir pesawat hanya 11, luas hanya 144 hektar. Di Kualanamu 33 pesawat termasuk mampu didarati Airbus dan Boeing double deck, luasnya 1.376 hektar.

Kemudian kapasaitas terminal 9 ribu penumpang pertahun, di Kualanamu 8 juta per tahun. Lalu ada run-way di Polonia 2.900x45 meter, sedangkan Kuala Namu 3.750 x 60m, plus taxi-way 1 seluas 3750x30m, taxiway 2 seluas 2.000x30m.

Jadi, dengan kerjaan berat seperti ini, pihaknya bukan hanya dituntut profesional, cepat, tapi juga efisien. “Bapak bayangkan beratnya tugas kami, yang jelas kami tidak main-main,” pungkas Darpin. Or-06