Gusur Pejabat Karbitan

* Tukang Fitnah Juga Jadi Kadis

Jangan mimpi dulu untuk berlama-lama menduduki jabatan bereselon atau jabatan komisaris maupun badan pengawas pada BUMD di lingkungan Pemprovsu. Kenapa? Begitu Gatot Pudjo Nugroho menjadi ‘penguasa’ Sumut awal tahun 2011, para pejabat ‘karbitan’ segera digusur.

 

Gunarto SAg

Medan-ORBIT: Indikasi pejabat karbitan mengisi dominan  kursi jabatan bereselon serta kursi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemprovsu mulai menyebar ke tengah masyarakat.

Para figur pejabat itu ‘dihadiahi’ kursi cenderung bukan karena kemampuan, kapabelitas pada bidangnya, tapi karena kedekatan, kemampuan membeli kursi dan hadiah suksesi.

Bahkan untuk memaksakan para pejabat karbitan itu memperoleh pembagian kursi, para penentu kepangkatan dan jabatan tidak bisa bilang tidak. Pejabat yang tak berwenang secara hukum untuk melantik pun harus mengambil sumpah pelantikan.

Apakah figur karbitan itu tetap juga dipakai Wagubsu Gatot Pudjo Nugroho begitu diamanahkan Mendagri diperkirakan awal tahun 2011 ini menduduki kursi di lantai 10 Kantor Gubsu itu?
<!--baca selengkapnya-->

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Pembangunan Sumatera Utara (LKPSU) Gunarto S.Ag berkeyakinan, politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaliber Gatot tidak akan diam begitu saja.

Terlebih, kata Gunarto, sinyalemen mencuat, penetapan para pejabat bereselon dan pejabat di sejumlah BUMD Sumut itu tidak melibatkan Gatot.
“Tidak mungkin Gatot membiarkan orang yang tidak bisa bekerja dalam tim dipertahankannya, karena sikap seperti itu akan membawa bencana bagi kelanjutan pembangunan di Sumut,” tegas Gunarto kepada Harian Orbit, Selasa (21/12), di Medan.

Gunarto yang juga mahasiswa Pasca Sarjana FISIP Universitas Sumatera Utara ini menyarankan Gatot nantinya tak perlu takut menggusur pejabat ‘karbitan’ produk orang nomor wahid yang menggandengnya pada Pilgubsu lalu.

Terlebih, kata Gunarto, desakan basis akar rumput akan bertubi-tubi menghujani Gatot jika tak melakukan langkah konkret menyahuti suara arus partainya. “Jangan takut dan jangan gentar,” Gunarto mengutip potongan hadis bersemangat jihad itu.

Pelantikan Lagi
Dikatakan, mencuat ke permukaan bahwa dalam waktu dekat bakal dilakukan lagi pelantikan pejabat eselon di lingkungan Pemprovsu. “Jika itu terjadi, merupakan kecelakaan besar. Ketika yang melantiknya Penjabat Sekdaprovsu yang pengangkatannya juga dinilai cacat hukum.  Kecuali Wagubsu yang berkenan melantik,” beber Gunarto.

Menurutnya, rakyat muslim Sumut juga masih tetap sepakat dengan ayat al-Quran menyatakan, jika sesuatu dikerjakan yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. “Gatot harus menjadikan ini sebagai inspirasi langkah tegasnya nanti,” ujarnya.

Pada bagian lain, berdasarkan data dan informasi yang diperoleh Harian Orbit, sejumlah pejabat yang kini mengecap ‘pembagian kursi’ berdalih pengabdian di Pemprovsu itu benar-benar cenderung bukan pada porsinya.

Misalnya salah satu komisaris di PD Perkebunan, PT KIM, PD Perhotelan dan pengawas pada PDAM Tirtanadi. Bahkan, ada Kadis yang dulu kerjanya menghujat ‘bos’ Sumut ketika masih ‘berkuasa’ di Langkat juga mendapat jatah ‘pembagian kursi’.

Sumber Harian Orbit menyebutkan, sang pemilik nama yang dikenal dalam teori kejadian manusia itu, ketika belum mempunyai jabatan, habis-habisan menghujat ‘bos Sumut’.

Mulai dari menebar isu bahwa kematian putra ketiga sang ‘bos Langkat’ karena sang ayah menuntut ilmu hitam. Hingga pengembalian parsel hari raya dengan alasan parsel tersebut dibeli pakai uang korupsi dan lain-lain. Kini dia bisa juga menjadi Kepala Dinas. or-01b