Medan-ORBIT: Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan berlangsung di sejumlah kabupaten/kota di Sumut dipastikan tidak berjalan transparan.
<!-- baca selengkapnya -->
Apalagi, informasi dikumpulkan Harian Orbit, hingga Selasa (2/11) diketahui, sistem rekrutmen bahkan dituding sarat kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Tak hanya itu, momen ini justeru menjadi proyek besar bagi kepala daerah, termasuk kepala dinas provinsi dan kabupaten/kota.
Terkait persoalan yang seakan telah menjadi ‘benang kusut’ penerimaan CPNS di Sumut ini, Komisi A DPRD Sumut menggelar pertemuan dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) provsu dan kabupaten/kota di gedung DPRD Sumut.
Pertemuan itu dipimpin Ketua Komisi A Hasbullah Hadi, serta dihadiri Kepala Bidang Pengadaan dan pembinaan BKD Provsu Pandapotan SH, serta Kepala BKD Medan Lahum Lubis.
Menurut Anggota Komisi A DPRD Sumut, Irwansyah Damanik, permainan dalam sistem penerimaan CPNS ini sudah sangat luar biasa dan bukan lagi isapan jempol. Katanya, lebih 80 persen kelulusan dari kuota penerimaan semua menggunakan uang.
Dalam kesempatan itu Irwansyah juga mengungkapkan penambahan kuota CPNS bahkan ada deal-deal dengan pihak tertentu beserta tim penguji yang sengaja dipilih kabupaten/kota dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di luar Sumut.
Sogok Menyogok
Sedangkan Chairul Fuad menduga, penerimaan CPNS dijadikan sebagai ajang untuk bisa mengganti biaya kepala daerah saat mencalonkan diri menjadi Bupati atau Walikota.
“Saya menilai ada tiga ajang yang bisa dijadikan pengganti biaya yang dikeluarkan saat mencalonkan diri jadi kepala daerah. Salah satunya ya saat penerimaan CPNS, selain itu fee proyek atau proses memindah-mindahkan SKPD,” bebernya.
Selain penerimaan CPNS kalangan wakil rakyat juga menyesalkan belum terdatanya jumlah tenaga honorer di seluruh kabupaten/kota di Sumut yang sudah diverifikasi dan siap diangkat PNS.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) H Syamsul Hilal menilai persoalan penerimaan CPNS dan tenaga honorer bukan lagi persoalan baru di Sumut ini.
Padahal, kata Syamsul Hilal, kesemrawutan sistem penerimaan CPNS ini pernah mengalami perbaikan di era 2005, masa BKD Sumut dipimpin Drs Mangasing Mungkur.
“Saya sangat kagum, karena menurut saya beliau sosok manusia yang tidak terkontaminasi budaya sogok menyogok. Padahal ketika itu pemerintah daerah kabupaten/kota juga terus berupaya menyogok agar tim penguji tidak lagi diserahkan ke Universitas Sumatera Utara. Namun Pak Mangasing tetap pada komitmennya,” papar Syamsul Hilal.
Ke USU
Sayangnya sistem tersebut tidak mampu bertahan lama, lanjutnya, karena terganjal otonomi daerah dan pemerintah kabupaten/kota bebas menentukan tim penguji tidak lagi dari Universitas Sumatera Utara (USU).
Menurut Syamsul Hilal ada dua persoalan pokok yang harus diperbaiki pada proses penerimaan, yakni dikembalikan kepada sistem yang benar seperti era 2005, serta kembali kepada manusianya sendiri.
Sementara itu, Marasal Hutasoit dari Partai Damai Sejahtera (PDS) juga mengatakan persoalan rekrutmen CPNS kerap bermasalah dan sudah puluhan kali masyarakat melakukan demonstrasi ke DPRD Sumut terkait persoalan ini.
“Namun persoalan ini sulit dituntaskan bahkan sama sekali tidak terungkap, karena sistem permainannya di lingkungan pemerintahan sangat rapi,” ujarnya.
Sedangkan, Nurul Azhar dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta tim penguji penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di seluruh Kabupaten/Kota di Sumut untuk tahun ini ke USU.
Pasalnya, USU merupakan universitas negeri daerah ini dan dianggap mampu memberi solusi carut marutnya sistem penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Sumut.
“Bukan bermaksud ingin mengintervensi sistem otonomi daerah, tapi harapan kita agar penguji untuk penerimaan CPNS di seluruh kabupaten/kota untuk tahun ini dikembalikan ke USU,” ucapnya.
Carut Marut
Pasalnya diyakini, lanjutnya, Universitas Sumatera Utara (USU) mampu menghempang sistem KKN yang kerap terjadi dalam proses rekrutmen CPNS.
Apalagi, kata Nurul sudah sepantasnya orang Sumut mendukung universitas negeri di daerah sendiri.
“Kalau bukan kita sebagai orang Sumut siapa lagi yang akan menghargai,” ujarnya. Selain itu, kata Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, sebagaimana instruksi Menteri Dalam Negeri, anggaran untuk proses penerimaan CPNS harus dikurangi, tentunya, sebut Nurul kalau daerah-daerah di Sumut menggunakan jasa USU, maka biaya Spjnya jauh lebih murah.
“Dari mulai proses pengawalan hingga ke bandara, biaya antar jemput pastinya akan lebih besar jika menggunakan tim penguji dari universitas di Pulau Jawa,” paparnya.
Sedangkan anggota DPRD Sumut Marasal Hutasoit menuding kalau masih ada kabupaten/kota yang tidak mau memilih tim penguji dari USU sudah bisa diprediksi proses penerimaan CPNS di daerah tersebut memang bermasalah.
Menyikapi hal ini, pada pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi A DPRD Sumut Hasbullah Hadi disepakati kalangan anggota Komisi A DPRD Sumut akan beraudensi ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan segera membentuk Pansus.
Apalagi, kalangan anggota DPRD Sumut juga menilai persoalan carut marut penerimaan CPNS di Sumut tidak dapat terselesaikan hanya dengan ucapan-ucapan yang diumbar pada pertemuan dengan kalangan BKD.
Sebab menurut wakil rakyat ruang masuk persoalan tersebut ada pada kepala daerah. DPRD Sumut juga akan mengundang para kepala daerah untuk membicarakan persoalan itu.Or-06
Tidak ada komentar:
Posting Komentar