Copot Kadinkes Kota Medan



DEMO JPKMS: Demonstrasi jaminan pelayanan kesehatan masyarakat

 * Data JPKMS Diduga Manipulatif
Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Medan Sekitar (JPKMS) menimbulkan polemik.
Informasi dikumpulkan Harian Orbit, hingga Kamis (14/10) diketahui, program tersebut ternyata tidak berihak pada kepentingan rakyat miskin. Karena, program JPKMS hanya menanggung penyakit ringan.
Sedangkan penyakit berat seperti operasi jantung, cuci darah, serta komotherapi kanker tidak boleh menggunakan program JPKMS tersebut.
Tentu saja, JPKMS berbanding terbalik dengan program Jaminan Kesehanatan Masyarakat (Jemkesmas) yang menanggung semua perobatan masyarakat baik penyakit berat maupun ringan.
<!-- baca selengkapnya -->

Tak hanya itu, program JPKMS diduga tidak transparan dan terindikasi memanipulasi data pesertanya. Fakta itu itu mendekati kebenaran pasalnya, kuota peserta JPKMS 500.000 orang masih ditambah lagi peserta  Jamkesmas  sebanyak 412.249 orang.
Kemudian peserta Asuransi Kesehatan (Askes) TNI/Polri, Jamsostek bagi buruh dan asuransi mandiri lainnya. Artinya, dengan jumlah itu maka jumlah penduduk Kota Medan sebanyak 2,1 juta sudah mendapat pelayanan jaminan kesehatan.
Namun anehnya, masih banyak masyarakat miskin justeru tidak mendapat pelayanan kesehatan tersebut.
Akibat persoalan memanipulasi data itu, sejumlah elemen rakyat pun buka suara dan meminta Walikota Medan, Rahudman Harahap, mencopot Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan.
Menurut Ketua Dewan Kesehatan  Rakyat (DKR) Kota Medan, M Taufik Reza Pakpahan, program JPKMS dibuat oleh Pemeritah Kota (Pemko) Medan gagal. Pasalnya, program tersebut tidak berpihak pada kepengtingan rakyat miskin.
“Program itu gagal. Karena tidak semua rakyat miskin dapat menikmatinya. Kita minta dibatalkan,” katanya. Dikatakan, selain terindikasi manipusi data program JPKMS telah ‘menyedot’ miliaran Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) Kota Medan. 
Artinya, manipulasi data peserta JPKMS itu sama saja dengan dugan penyalah gunaan APBD. “Ditengarai ada manipulasi data JPKMS itu. Bila benar maka ada penyalahgunaan keuangan daerah untuk program tersebut,” jelasnya.
Atas dugaan itu Reza mengatakan Kadinkes Kota Medan harus bertanggungjawab.  Dan kepada Walikota Medan Rahudman Harahap diminta untuk mencopot Kadinkes Kota Medan.
Diterangkan, Undang-Undang (UU) Nomor 23  tahun1992 tentang kesehatan disebutkan setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat yang ditanggung oleh negara.
“Namun yang terjadi sebaliknya. Program yang ada sekarang sama sekali tidak berpihak pada kepentingan rakyat, terutama warga miskin,” ucapnya. Om-15