Redaksi

Pemimpin Umum: Mahsin * Wkl Pemimpin Umum: Maruli Agus Salim * Pemred/Penjab: As Atmadi * Redpel: Edy Priono * Pemimpin Perusahaan: Kaya Hasibuan

Selasa, 22 Februari 2011

Tangkap Jhonny Allen Marbun

* SBY Tidak Akan Lindungi Kader Demokrat

Jakarta-ORBIT: Pentolan Partai Demokrat asal Sumut Jhony Allen Marbun tak lama lagi bakal mendekam di penjara menyusul nasib mantan anggota Panggar DPR RI Abdul Hadi Djamal.

Terlebih Presiden SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat selama ini sangat konsern terhadap penegakan hukum di negeri ini.

“Untuk urusan dugaan tindak pidana korupsi, sikap SBY sudah jelas, yakni harus diselesaikan secara hukum. Bahkan dalam banyak kesempatan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu berulangkali mengatakan tidak akan melindungi kadernya dari proses hukum,” tegas Jemmy Setiawan, Wakil Ketua Bidang Politik Komite 33 kepada pers, Senin (21/2), di Jakarta.
<!-- baca selengkapnya -->

Data diperoleh, nama Jhony Allen Marbun tersangkut ketika mantan anggota Panggar DPR, Abdul Hadi Djamal menyebut dirinya juga memberikan uang sebesar Rp1 miliar kepada Jhonny Allen Marbun.

Ketika itu Panggar sedang menggodok persetujuan anggaran dana stimulus pembangunan infrastruktur transportasi di kawasan Indonesia Timur proyek dari Departmen Perhubungan sebesar Rp100 miliar.

Dalam pembahasan itu ada pemberian suap oleh salah satu calon pengembang agar Panggar menyetujui pengucuran Rp100 miliar.

Tangkap Jhony Allen

Desakan penangkapan Jhony Allen, Anggota DPR RI Dapil Sumut 2 itu oleh KPK terus mengalir. Senin (21/2), lebih kurang 300 massa mengatasnamakan Badan Anggaran Watch (BAW) dan sejumlah mahasiswa Universitas Jayabaya, menuntut KPK menangkap kader partai Demokrat, Johny Allen.

Para pengunjuk rasa datang membawa spanduk bergambar SBY dan Johny Allen Marbun. Selain itu, ada juga tiga spanduk bergambar lambang Partai Demokrat. Mereka menuntut KPK mengusut kasus korupsi kader Partai Demokrat, Johny Allen Marbun diduga terlibat kasus korupsi infrastruktur pelabuhan di daerah Indonesia timur.

“KPK harus mengusut tuntas kasus Johny Allen dari Partai Demokrat. Jangan sampai KPK terkesan ogah menangani kasus ini,” seru koordinator unjuk rasa.

Massa  juga memasang spanduk warna merah bertuliskan “Bubarkan Partai Demokrat” di jembatan penyeberangan halte busway Kuningan Aini Madya. Mereka mengancam pihak Kepolisian agar tidak melakukan kekerasan kepada massa unjukrasa. Mereka bernyanyi sambil membakar beberapa ban di jalan tersebut.

Intervensi

Sementara Wakil Ketua Bidang Politik Komite 33, Jemmy Setiawan terkesan berang menyusul tudingan miring terhadap Partai Demokrat dan Presiden SBY yang diduga telah mengintervensi KPK yang dinilai enggan memproses Jonny Allen.

“Tudingan miring itu sangat mengada-ada dan tidak berdasar karena tidak didukung oleh bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum,” tegas Jemmy Setiawan, di Jakarta.

Menurut dia, belum bertindaknya KPK untuk mengusut dugaan keterlibatan Jhonny Allen Marbun, dipastikan Jemmy bukan karena ada atau tidaknya intervensi. “KPK itu bekerja pasti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Jadi bukan karena ada atau tidaknya intervensi,” tegas Jemmy.

Dikatakan, jika KPK sudah cukup bukti yang kuat untuk menjerat Jhonny Allen, pasti proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya. Dan kalau proses hukum sudah berjalan, siapa pun tentu tidak bisa menghentikannya. Termasuk Presiden SBY. Or-01b

Tidak ada komentar: