Oknum PNS Dinsosnaker Medan Peras Catenaker

para pencari kerja serbu dinas tenaga kerja

Medan-ORBIT: Pekerjaan belum pasti didapat, tapi para calon tenaga kerja sudah diperas. Untuk memperoleh kartu kuning, salah satu syarat untuk bisa melamar menjadi CPNS, mereka diharuskan membayar antara Rp20 ribu hingga Rp50 ribu.
Banyak calo kartu kuning gentayangan di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Medan. Ironis, aksi percaloan yang juga dilakukan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di dinas tersebut mencapai tingkat yang meresahkan.
Informasi yang dihimpun Harian Orbit hingga Minggu (10/10), sejumlah warga yang mengurus kartu kuning menyatakan keresahan mereka dan minta Pemko Medan segera menindak aksi percaloan tersebut. Sebab, Walikota Medan sebelumnya telah menginstruksikan untuk tidak dilakukan pemungutan biaya apapun dalam hal pengurusan kartu kuning di Dinsosnaker.
“Mengurus kartu kuning di Dinsosnaker tidak bayar, itu bohong. Malah yang melakukan pemungutan liar (pungli) adalah pegawai Dinsosnaker itu sendiri,” beber Juwi, warga jalan Panglima Denai Medan, kepada Harian Orbit, kemarin.
Dia katakan, pegawai di Dinsosnaker tak segan-segan memeras dan memaksa para calon tenaga kerja membayar antara Rp20 ribu- Rp50 ribu.
Dia ceritakan, awalnya ia mendatangi ruangan tempat pengurusan kartu kuning di kantor dinas tersebut. Kemudian, setelah mengurus semua administarsi ia ditarik oleh salah seorang pegawai Dinsosnaker ke ruangan yang tidak jauh dari pintu masuk lantai satu kantor tersebut.<!-- baca selengkapnya -->

“Di situ oknum PNS wanita menarik saya dan meminta uang Rp50 ribu sebagai jasa pengurusan kartu kuning. Dan oknum tersebut mengancam kalau tidak saya beri maka kartu kuning saya tidak akan keluar. Karena sudah terdesak dan dihasut sama rekannya satu ruangan, akhirnya saya berikan dana tersebut,” ujar Juwi kesal.
Kejadian serupa juga diungkapkan Rahma (25), warga Jalan SM Raja. Menurutnya, jika sudah musim penerimaan PNS, ada lagi aksi tambahan yang tidak terpuji, yakni melarikan dana pengurus kartu kuning.
“Calo di Dinsosnaker sudah sangat meresahkan. Tak jarang banyak yang melakukan penipuan terhadap pengurus surat kartu kuning. Awalnya oknum tersebut pura-pura bisa mengurus cepat. Tapi begitu uang yang mereka minta diberikan, tak jarang oknum tersebut kabur dan tak tahu rimbanya,” ujar Rahma kesal.

Kangkangi Kebijakan
Menanggapi maraknya aksi percaloan di Dinsosnaker Medan, Koordinator LSM Rakyat Pinggiran (RAPIN) Irwansyah menyatakan sangat disayangkan. Apalagi yang melakukannya oknum-oknum berseragam PNS.
Padahal, katanya, Walikota Medan Rahudman Harahap telah berulang kali mengimbau bawahannya untuk tidak mengutip biaya apapun pada pengurusan kartu kuning, KTP dan pembutan kartu keluarga (KK).
“Kalau begini namanya, sama saja mengangkangi kebijakan yang dibuat Walikota Medan. Dan yang paling menyedihkan lagi, calonya itu adalah orang dalam sendiri, terang-terangan berpakaian dinas,” ujar Irwansyah, kemarin.
Dia menegaskan jangan biarkan aksi ini merajalela. Harus segera dibasmi, karena bisa merusak apa yang dibangun Walikota Medan dan bisa merusak program yang dibuat Walikota Medan.
“Hal ini tidak bisa dibiarkan, bila perlu, Walikota Medan Sidak ke Dinas tersebut karena bisa merusak citra Pemko Medan dan mengubah tatanan Kota Medan,” tegasnya.
Kalau perlu, terang Irwan, Walikota Medan melalui bidangnya masing-masing memberi sanksi bagi PNS yang terlibat percaloan dan pungli di dinas tersebut agar kedepannya tidak terulang lagi. Om-14

foto:depok.go.id