Tak tangung-tangung, Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut), H Saleh Bangun ikut resah atas rencana tersebut. Kepada Harian Orbit, Senin (4/10) Saleh mengaku, rencana pembelian helikopter sama halnya dengan membuang-buang uang rakyat.
Karena katanya, dana sebesar Rp150 M tersebut lebih baik diperuntukan mengatasi kemiskinan di daerah ini. Atau terangnya, untuk pembangunan jalan mengingat beberapa ruas jalan provinsi dalam kondisi rusak berat.
“Pembelian helikopter sama halnya membuang-buang uang rakyat. Lebih baik uang tersebut diperuntukkan mengatasi kemiskinan di Sumut,” terangnya.
Politisi Partai Demokrat Sumut ini mengakui, Pemprovsu telah mengajukan anggaran untuk pembelian helikopter ke DPRD Sumut untuk dibahas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Namun lanjutnya, dirinya secara tegas menolak usulan tersebut.
“Saya tidak menyetujui usulan itu. Dan saya meyakini fraksi-fraksi di DPRD Sumut akan menolaknya. Karena memang bukan untuk keperluan masyarakat banyak dan tidak mendesak,” jelasnya.
Tidak Pro Rakyat
Sedangkan politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Syamsul Hilal mengatakan, kebijakan Pemprovsu tidak pro rakyat. Bahkan sambungnya, tidak sesuai dengan harapan dan cita-cita membuat rakyat tidak sakit, tidak bodoh, serta tidak lapar.
<!-- Baca Selengkapnya -->
Syamsul yang juga Anggota Komisi A DPRD Sumut ini mengungkapkan, usualan pembelian helikopter sangat tidak masuk akal. Sebab sambungnya, dana sebesar Rp150 M tersebut sangat besar dan harus ditinjau kembali.
“Usulan itu tidak masuk akal. Dana Rp150 M terlalu besar. Saya rasa tidak ada hal yang urgen untuk membeli helikopter,” tegasnya.
Menurut Syamsul, Pemprovsu dalam mengusulkan anggaran harusnya mengedepankan kepentingan rakyat dari pada transportasi. Lalu, mengerti dan paham kebijakan skala prioritas sebagaimana janji-janji waktu itu.
“Mengutamakan kesehatan, kesejahteraan dan pendidikan rakyat adalah hal pokok yang menjadi skala prioritas. Kalau anggaran tersebut besar, saya kira dewan akan mengabulkannya dalam pembahasan di Panitia Anggaran (Panggar).
Ketok Palu
Sementara itu, Seketaris Daerah (Sekda) Provsu RE Nainggolan mengungkapkan anggaran tersebut masih sebatas rencana dan belum menemui keputusan tetap. Kemudian, katanya rencana itu juga harus melalui proses sangat panjang.
Seperti diketahui, Pemprovsu berencana menganggarkan APBD untuk pembelian helicopter senilai Rp150 M. Sementara bidang kesehatan hanya mendapatkan jatah Rp7 M. Beberapa kalangan menilai kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang tidak pro rakyat dan mubazir. Om-12/Om-14
Tidak ada komentar:
Posting Komentar