Medan-ORBIT: Kebijakan Kepala Dinas Pendapatan (Kadispenda) Pemerintah Kota (Pemko) Medan Syahrul Harahap mengenakan pajak 10 persen terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) menuai reaksi keras.
<!-- baca selengkapnya -->
Elemen rakyat menganggap Syahrul sosok pemimpin yang tidak berpihak terhadap kelangsungan hidup masyarakat bawah. Lantas muncul permintaan Syahrul harus segera dicopot dari Kadispenda Kota Medan.
Kepada Harian Orbit, Minggu (7/11) Ketua Aliansi Masyarakat Patuh Hukum (Ampuh) Sumut M Syarif Lubis SH (Acil) mengaku kebijakan ditempuh Kadispenda Medan Syahrul Harahap bergaya VOC. Dimana, mengorbankan masyarakat miskin hanya untuk kepentingan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, PKL yang ada di Kota Medan merupakan masyarakat golongan bawah yang mencoba mengais rejeki dengan cara berdagang. Sangat tidak masuk diakal, lanjutnya, bila harus dibebani dengan penerapan pajak 10 persen.
“Saya tahu persis sebagian PKL hanya mencari peruntungan lewat berdagang. Banyak dari mereka meminjam modal untuk dapat terus bertahan di tengah himpitan ekonomi saat ini,” jelas Acil.
Diurai, penerapan pajak 10 persen terhadap PKL sangat mempengaruhi kelangsungan kehidupan mereka mencari nafkah. Dikhawatirkan, karena kebijakan itu satu persatu PKL gulung tikar (tutup).
“Kalau sudah gulung tikar permasalah bertambah rumit. Angka pengangguran meningkat akhirnya geliat perekonomian kota ini melemah,” akunya.
Tidak BelajarSelain itu lanjutnya, angka pengangguran yang tinggi bisa menyebabkan gejolak di tengah masyarakat yang berujung pada keresahan sosial. Jika itu terjadi, masyarakat mudah terpancing untuk melakukan tindakan tidak rasional.
“Sulitnya mencari nafkah dampaknya sangat mengerikan. Dan kita sudah pernah merasakan tragedi itu di tahun 1998. Masyarakat melakukan penjarahan untuk bertahan hidup,” ungkap Acil.
Dijelaskan, runtuhnya kepemimpinan Presiden Soeharto puncaknya disebabkan runtuhnya perekonomian bangsa ini. Saat itu, sambung Acil, jatuhnya nilai rupiah terhada dolar Amerika menyebabkan banyak pabrik mem-PHK karyawan sehingga angka pengangguran meningkat tajam.
Menjadi aneh, katanya, Syahrul tidak belajar dari pengalaman itu dalam menerapkan kebijakan. Untuk itu dia meminta, Walikota Medan segera mencopot Syahrul Harahap dari kursi Kadispenda. Sebab Syahrul merupakan penjajah gaya baru yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat kecil.
“Kalau tidak ingin singgasana Rahudman goyah dari amuk massa, maka segera copot Syahrul Harahap,” tegas Acil. Or-06
Tidak ada komentar:
Posting Komentar