Redaksi

Pemimpin Umum: Mahsin * Wkl Pemimpin Umum: Maruli Agus Salim * Pemred/Penjab: As Atmadi * Redpel: Edy Priono * Pemimpin Perusahaan: Kaya Hasibuan

Selasa, 14 Desember 2010

Begitu Gatot Jadi Gubsu, Pejabat Beli Kursi pun Dicopot

n Kepala BKD Kerap ke Salemba
Jangan puas dulu dengan jabatan baru di Pemprovsu. Sebab, begitu Gatot Pujonugroho menjadi Gubsu, pejabat terlibat beli kursi bakal segera dicopot. Jika tidak, Gatot juga bakal menghadapi desakan massa yang terus menerus.


Medan-ORBIT: Sangat beralasan, begitu Gatot Pujonugroho menjadi Gubsu, tugas pertamanya diarahkan kepada evaluasi kembali para pejabat di lingkungan Pemprovsu. Pasalnya, menurut informasi yang layak dipercaya menyebutkan, Wagubsu Gatot Pujonugroho nyaris tak dilibatkan dalam penentuan pejabat di lingkungan pemerintahan itu.

“Masyarakat Sumut harus bersabar, terhadap kondisi pengendalian Sumut saat ini masih dari Rutan Salemba,” kata aktivis LSM Detektif Swasta Pemantau Indonesia Reformasi (d-spire) MA Salim Siregar kepada Harian Orbit, Senin (13/12), di Medan.
Dia berkeyakinan, begitu sang nomor wahid Sumut yang kini bertapa di Salemba itu dinyatakan sebagai terdakwa, maka tidak ada alasan bagi Mendagri untuk tidak menetapkan Gatot Pujonugroho sebagai penggantinya.

“Tinggal menunggu hitungan hari saja,” ujarnya seraya menyebutkan keoptimisan dan harapan kepada Gatot agar memprioritaskan evaluasi pejabat yang terindikasi membeli kursi jabatan dan menggantinya berdasarkan penilaian yang kafabel merujuk kriteria karir dan prestasi para PNS. Mulai dari pejabat Eselon hingga pejabat dan Badan Pengawas yang telah ditetapkan pada sejumlah BUMD di provinsi ini.
<!--baca selengkapnya-->


Kursi Sekda
Dikatakan, saat ini tengah ramai menjadi pembicaraan tentang sejumlah figur yang tengah berjuang berebut kursi Sekda. Proses pengusulan nama melalui Mendagri ini terindikasi KKN, sehingga dikuatirkan bakal terjaringnya figur yang tidak kapabel dari kacamata hukum dan perundang-undangan.

Apalagi, berdasarkan informasi ada di antara figur hanya menyanggupi Rp10 miliar, oleh calo kursi yang nota bene pejabat di Pemprovsu tak segan-segan menyebut nilai Rp15 miliar. Alasannya, sang penentu akhir keputusan juga harus ‘disorong’.

Sumber Harian Orbit di Kantor Gubsu, Senin (13/12), menyebutkan dari sejumlah nama yang digadang-gadang menjadi Sekdaprovsu diyakini terganjal dengan peraturan untuk bisa diloloskan menduduki kursi Eselon I-b itu. Adalah MH, Kadis Pekerjaan Umum Bina Marga Sumut, AN mantan Pj Bupati Labura. Keduanya belum memenuhi syarat menjadi Sekdaprov, karena belum mencapai 2 kali menduduki jabatan Eselon 2-a.

Sementara, HS Plt Sekdaprovsu hanya pernah 2 kali menduduki jabatan Eselon 2-b dan pernah menjadi Sekda di Timor-Timor, yang ketika itu Sekda masih boleh 3-a. “Masyarakat Sumut yakin, Tim verivikasi pengusulan di Mendagri akan lebih mampu bersikap jeli meneliti perjalanan kepangkatan dan jabatan ketiga figur itu,” kata A Salim Siregar.

Kantor Salemba
Informasi yang berhasil dihimpun Harian Orbit, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprovsu Suherman yang baru dilantik 7 April lalu itu disebut-sebut kini sudah lebih lama berkantor di Salemba. “Belakangan ini dia lebih banyak di Salemba,” ujar sumber Harian Orbit di Kantor Gubsu.


Kini dia, disebut-sebut sering menemui bosnya di Salemba disinyalir untuk satu keperluan pemetaan kursi jabatan ‘di penghujung’ masa penyerahan ‘tahta Pemrovsu’ kepada sang Wakil.

Sebagaimana pelantikan 11 pejabat Eselon dua pekan lalu, di penghujung pensiun Sekdaprovsu RE Nainggolan. Termasuk penetapan HS Plt Sekdaprovsu oleh Sekda di ujung pensiun, yang seharusnya dilakukan Wagubsu ketika Gubsu berhalangan.


Sumber Harian Orbit juga menyebutkan, kini menjadi trend penggodokan figur untuk menjabat di Baperjakat nyaris tak melibatkan Wagubsu. “Sebaiknya Baperjakat Provsu itu dibubarkan saja,” kata Siregar, aktivis d-spire.

Dikatakan, Mendagri jangan membiarkan sang ‘supir’ berlama-lama menyetir Pemprovsu dari Salemba. Selambat-lambatnya begitu dijadikan terdakwa, Mendagri harus segera menetapkan Gatot Pujo Nugroho sebagai ‘sopir’ Pemerintahan di Sumut.  “Profesionalisme dan karir harus tetap menjadi acuan untuk mencapai penegakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” katanya. Or-06

Tidak ada komentar: