Pengangkatan DP PDAM Tirtanadi periode 2010-2013 melalui SK Gubsu Nomor: 188.44/607/KPTS/2010 tanggal 21 Oktober 2010 itu dinilai tidak kredibel dan tidak indepeden.
<!-- baca selengkapnya -->
Alasan pertama presentase keterwakilan agama tidak tergambar dalam pengangkatan empat nama itu. Kemudian, tiga dari mereka dinilai tidak independen karena masih aktif sebagai pengurus Parpol.
Aliansi Masyarakat Peduli Pembaruan (AMPP) menilai pengangkatan RE Nainggolan Ketua merangkap anggota, Abu Hanifah Siregar, Rajamin Sirait dan Ahmad Ghazali Syam ketiganya anggota sarat muatan politis dan harus ditinjau ulang.
Ketua Umum AMPP Amran Pulungan kepada Harian Orbit, Senin (125/10), menyebutkan keprihatinannya terhadap DPRDSU yang tidak mengedepankan kepentingan perusahaan itu bagi kesejahteraan rakyat.
"Omong kosong, tujuan dan tugas DP sebagai unsur penting dalam menentukan keberhasilan perusahaan sesuai Permendagri No 2 Tahun 2010 terwujud," tegasnya.
Sebagaimana diketahui, Rajamin Sirait menjabat Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumut dan Ahmad Ghazali Syam Wakil Sekretaris DPW PPP Sumut.
"Tidak terlihat unsur keindependenan dari orang yang menduduki posisi Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi itu, pantas dianggap tidak mampu mendongkrak pendapatan dan memperbaiki kualitas pelayanan yang selama ini dikenal cukup buruk," tegas Amran Pulungan.
Menurutnya, sejumlah figur menjabat DP PDAM Tirtanadi itu harus segera menetapkan pilihan, tetap ngotot duduk sebagai DP atau mundur dari jabatan politis.
AMPP juga, tegas Amran Pulungan bersama elemen dan kekuatan masyarakat akan terus melakukan aksi moral hingga DPRDSU berkenan meninjau ulang pengangkatan DP PDAM Tirtanadi itu. "PDAM Tirtanadi harus diselamatkan dari berbagai kepentingan yang tidak berpihak kepada rakyat," katanya. or-01b
Tidak ada komentar:
Posting Komentar