Acara yang mulanya dibisikkan orang nomor satu Kota Medan itu kepada Pemimpin Redaksi Harian Orbit, saat bersama seniman dan wartawan Jakarta penulis buku ‘Ini Medan Bung’, Selasa ada pertemuan dengan Pemimpin Redaksi Surat Kabar dan media massa lainnya terkait 100 hari kinerja Walikota Medan.
<!--baca selengkapnya -->
Ternyata acara yang katanya disiapkan hanya untuk Pemimpin Redaksi itu, pada acara Selasa (16/11) dihadirkan pula para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Medan.
Sehingga suasananya menjadi ramai dan tidak fokus. Belum lagi orang lalu lalang saat orang nomor satu Medan itu menyampaikan presentasi tentang pembangunan lima tahun ke depan.
Ketika Walikota Medan membicarakan pentingnya pelayanan publik dalam memajukan dan membangun kota Medan, nyaris tidak disimak dengan baik oleh peserta. Walikota Medan bicara di depan, baik SKPD dan rekan-rekan dari media sibuk bercerita.
Pembicaraan antar Pemimpin Redaksi dan wartawan, terutama menyangkut kemasan acara yang dianggap tidak harmonis dan fokus dalam membicarakan pembangunan Medan lima tahun ke depan. Semestinya acara itu dilakukan di ruang tertutup dan hanya dihadiri Pemimpin Redaksi.
“Hal itu lebih memungkinkan untuk fokus dalam membicarakan kinerja ke depan Walikota Medan setelah seratus hari. Sebab Medan sendiri kondisinya sekarang sudah benar-benar amburadul,” kata salah seorang Pemimpin Redaksi.
Kondisi Parah
Selanjutnya di kursi barisan belakang dan di luar, banyak Pemimpin Redaksi dan wartawan membicarakan orang nomor satu Medan yang sudah ditetapkan menjadi tersangka yang ke mana-mana hampir pada setiap acara menggandeng wakilnya.
“Sepertinya dia sudah mempersiapkan diri, kalau ada apa-apa sudah siap menyerahkan tanggungjawabnya kepada Wakil Walikota Medan,” kata salah seorang Pemimpin Redaksi media cetak di kota ini.
Seterusnya teman-teman Pemimin Redaksi lebih banyak berbisik-bisik tentang buruknya kota Medan di berbagai sektor. Sementara Orang nomor satu di Medan itu terus saja mengumbar kebijakan tentang pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Fakta di lapangan, mengurus KTP yang katanya gratis, tetap saja bayar.
Sementara orang nomor satu Medan itu terus saja bicara terkait pelayanan kartu sehat yang ke depan akan ditandatangani langsung oleh Walikota Medan.
Selain itu pemberdayaan 13 Puskesmas rawat inap dan menetapkan puskesmas tidak rawat inap harus tutup jam 18.00 Wib. Tujuannya agar masyarakat bisa berobat dan menikmati fasilitas kesehatan.
Untuk mengatasi kemacatan lalulintas, akan dilakukan pembenahan infrastruktur. Pada 20 November 2010 Walikota Medan bekerjasama dengan Kapolresta, Dirlantas Poldasu dan Dinas Perhubungan Kota Medan akan mengubah arus lalulintas di 12 titik di seputar lapangan merdeka.
Disinggung lagi tetentang pembangunan kota Medan yang diarahkan ke Medan Utara. Sementara Kota Medan lainnya masih dalam kondisi parah. Jalan-jalan di Kota Medan 15 menit hujan langsung banjir. Belum lagi bangunan tanpa Izin Membuat Bangunan (IMB) jalan terus berdiri.
Seperti yang disebutkan Pemimpin Redaksi Mingguan Gebrak, Roni Simon di jalan Batu Ginging Medan malah ada bangunan menyalahi aturan, membangun pagar di atas parit didiamkan saja sampai saat ini.
Pemimpin Redaksi lainnya menyebutkan pula, soal sertifikasi dan bantuan BOS tidak tepat sasaran. Ada anak yatim yang mestinya dapat dana BOS, malah tidak dapat.
Sekolah Dasar (SD) yang katanya gratis, berdasarkan kenyataan di lapangan tetap bayar senilai Rp100 ribu hingga Rp400 ribu, dengan dalih berdasakan ketetapan Komite Sekolah.
Dari semua itu, Walikota Medan sebaiknya mau mengambil langkah strategis. Caranya segera mengevaluasi atau melakukan penyegaran pimpinan SKPD yang dinilai masih memberikan pelayanan kurang prima kepada masyarakat.
Sekaligus di hari-hari mendatang, Walikota Medan bisa membina hubungan yang harmonis dengan insan pers yeng erat kaitannya dengan pelayanan publik dan Undang-undang Keterbukan Informasi Publik (KIP). Dimana pejabat daerah ini bisa lebih terbuka terhadap pers.
Terutama, mau menindak dan menegur SKPD yang tertutup kepada Pers, sulit dihubungi dan tidak mau memberi penjelasan persoalan rakyat saat dikonfrmasi. Misalnya, kata salah seorang wartawan yang hadir, soal banyaknya pabrik hotel dan rumah sakit yang membuang limbah sembarangan. Om-11
Tidak ada komentar:
Posting Komentar